Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Padang - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, di Hotel Imelda Kota Padang, Kamis 5 Juli 2018.

Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Bapak Sudaryanto, SH, MM. Dalam sambutannya, Kakanwil BPN Provinsi Sumbar menyampaikan Pelaksanaan Reforma Agraria menjadi perhatian khusus pemerintah pusat sebagaimana tercantum dalam nawacita ke 5 yaitu “meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Jt Hektar, dengan skema 4,5 Jt Hektar Legalisasi aset (PTSL, dll) dan 4,5 Jt Hektar Redistribusi Tanah.

GTRA Provinsi Sumbar Tahun 2018 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 640-247-2018 tanggal 3 April 2018, yang mana Gubernur selaku Ketua, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar sebagai Ketua Harian serta Kepala Dinas Terkait selaku Anggota. Selanjutnya Kepala Kanwil BPN Prov Sumatera Barat telah membentuk Tim Pelaksana Harian dengan SK Nomor 85/Kep.13.12/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang beranggotakan para pejabat teknis di masing-masing dinas / instansi terkait, sehingga diharapkan dapat memudahkan dalam pelaksanaan serta koordinasinya. Adapun total sumber Tanah Objek Tanah Terlantar (TORA)    di Sumbar Tahun 2018 dan 2018 sejumlah 112.560 Hektar.

Bapak Kakanwil BPN Provinsi Sumbar mengharapkan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria ini dapat menjadi awal yang baik dalam rangka peningkatan sinergitas seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sumatera Barat terutama yang masuk dalam Tim Gugus Tugas Reforma Agraria.

Dalam Rakor GTRA tersebut, Direktur Land Reform Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bapak Ir. Arif Pasha, MM, menyebutkan GTRA dibentuk untuk membantu percepatan pencapaian target reforma agraria nasional seluas 9 Huta Hektar yang terbagi ke dalam dua program, yakni Legalisasi Aset seluas 4,5 Juta Hektar, mencakup    3,9 Juta Hektar legalisasi aset dan 0,6 Juta Hektar tanah transmigrasi yang belum bersertifikat; dan, Redistribusi Tanah seluas 4,5 Juta Hektar, mencakup Tanah Hak Guna Usaha (HGU) tidak diperpanjang dan tidak dimanfaatkan seluas 0,4 Juta Hektar dan pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 Juta Hektar.

Dalam paparannya, Direktur Landreform menjelaskan ada beberapa tujuan Reforma Agraria diantaranya mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yakni dengan memberdayakan masyarakat melalui akses Reforma Agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan. Pembentukan kelembagaan Reforma Agraria menjadi sangat penting dalam rangka mengharmonisasikan pelaksanaan Reforma Agraria baik di pusat maupun di daerah agar terwujud tujuan dari Reforma Agraria.

Gubernur Sumatera Barat, Bapak Prof. Dr. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc, dalam kapasitasnya sebagai Ketua GTRA Prov. Sumbar berkesempatan hadir untuk memberi sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengungkapkan, koordinasi antara semua pemangku kepentingan dan juga kemeterian penting, untuk tercapainya program Reforma Agraria. “Kegiatan ini bertujuan untuk upaya tercapainya program Reforma Agraria melalui koordinasi antara Kementerian/Lembaga maupun stakeholder,” kata Irwan Prayitno. Gubernur Sumbar mengharapkan, dengan kegiatan tersebut akan bisa mencapai koordinasi antara tim secara komprehensif, dan juga dalam rangka mengharmonisasikan pelaksanaan Reforma Agraria di pusat dan daerah.

Rakor tersebut juga dihadiri oleh Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Penataan Ruang dan Tanah Raden Bagus Agus Widjayanto, Direktur Land Reform Arief Pasha, Direktur Konsolidasi Tanah Rudi Rubijaya, Tim Gugus Tugas Reforma Agararia Provinsi Sumatera Barat, dan juga Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.

 

 

BPN.BPNWidgetBannerCekBerkas